CARA SETTING ACCESS POINT

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU DULU DAN SEKARANG

Buah dari Kebijakan Pemerintahan Masa Orde Baru Hingga Saat Ini (2018)

No	Bidang	Kebijakan	Pada Masa Orde Baru	Keadaan Saat Ini
1	Pertanian	KUD	Dibangun oleh pemerintah dalam  rangka melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan menyebarkan sarana produksi pertanian	Dari data yang ada di Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di seluruh negeri, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Cerita dibalik gulung tikarnya KUD ini, disebabkan karena para pengurusnya yang kurang kompeten (sesungguhnya mereka kompeten dalam pengurusan, tetapi mereka bagaikan mesin. Jika ada yang datang untuk meminjam uang yang nantinya akan dikembalikan, mereka mengatakan harus ada pelici/fulus agar urusan peminjaman cepat diberikan/dilayani. Sungguh miris sekali). Sumber:"Ke Mana KUD Saat Ini?"
2		BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	Ialah badan yang memberikan ilmu teknologi dalam bidang pertanian kepada para petani di setiap daerah	Dari pandangan saya, kini BPTP masih berjalan di tiap tiap provinsi di Indonesia. Dan nampaknya mereka masih melaksanakan tugas tugasnya untuk memberikan i;mu ke tiap tiap petani.
3		VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)	Seperti yang dikatakan tadi, BPTP berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian. Salah satu produknya adalah VUTW, yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.	Pada saat ini pemerintah sudah mengupayakan untuk ketrsediaan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik
4		PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)	Petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kabupaten/kota yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.	Dari pandangan saya sendiri lagi, saya membaca berita yang dikutip oleh Kompas.com yang memberitakan bahwa 6058 Penyuluh Pertanian dikirim ke pelosok Indonesia. Itu berarti, PPL pada masa kini masih berjalan dengan baik di negara Indonesia.
5	Pendidikan	SD Inpres	Kebijakan dari suharto untuk memberantas buta huruf di indonesia dengan mewajibkan belajar kepada rakyat indonesia dengan dibangunya beberapa SD Inpres.	SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.
6		GN OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)	Ialah gerakan agar mendorong para orang tua untuk memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadatkan mereka agar anak tidak putus sekolah	GNOTA, kini masih berjalan dengan mulus. Yakni dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada para pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku buku ke sekolah sekolah di Indonesia.
7	Keluarga Berencana	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	Yakni badan yang didirikan oleh pemerintahan untuk mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia.	Hingga sekarang, badan ini masih menjalankan tugasnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi masih ada masyarakat yang bersikap cuek pada program program pemerintah seperti ini.
8		Penyuluh KB	Merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.	Saat ini, program ini masih terus menjalankan tugasnya untuk mengendalikan jumlah penuduk di Indonesia. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat yang bersifat cuek dan yaah.. begitulah.
9	Kesehatan	Puskesmas	Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat	Saya sendiri telah melihat bahwa saat ini Puskesmas telah tersebar ke setiap kecamatan di Indonesia. Yaa, ini cukup lah untuk melayani kesehatan masyarakat desa. Tetapi saya melihat bahwa Puskesmas yang seringkali tutup, karena memang keadaan masih sepi. Tetapi pelayananya saya kira sudah mumpuni untuk mengupayakan kesehatan masyarakat sekitar.
10		Posyandu	Posyandu ini hadir untuk melayani ibu dan anak serta menyejahterakan masyarakat dengan program pelayanan terpadu unutk menurunkan angka kematian ibu anak serta menngatkan rasa peduli masyarakat rasa peduli akan pentingnya kesehatan	Dalam pelaksanaanya, di desa saya, rata rata posyandu ini dilaksanakan di puskesmas. Sehingga nasibnya sama dengan puskesmas, yakni menyebar luas di setiap kecamatan di indonesia.

#kebijakan #ordebaru #pertanian #KUD #BPTP #VUTW #PPL #pendidikan #SDInpres #GNOTA #KB #BKKBN #kesehatan #puskesmas #posyandu #Soeharto #2018 #sejarahindonesia #pembangunan

Program Kepemerintahan pada Masa Orde Baru (P4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Di masa Orde Baru, anda tentu masih ingat, setiap siswa sekolah atau mahasiswa baru wajib mengikuti “indoktrinasi” penanaman nilai-nilai Pancasila, sebagai syarat penting yang harus diikuti.

Indoktrinasi ideologi resmi Pancasila ini digelar secara sistematis oleh rezim Orde Baru, karena didasarkan asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama.

Nazaruddin Sjamsuddin (1989) mengatakan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, seperti melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), merupakan "salah-satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui dan menghayati ideologi negara."

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol.

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol

Klaim seperti ini terus dihidupkan, sehingga orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti atau “merongrong” Pancasila. .

Di luar kebijakan dan konsep massa mengambang, penerapan azas tunggal, Dwi Fungsi ABRI, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang diidentikan dengan Orde Baru.

Apa itu? Sebutlah istilah: modernisasi, pertumbuhan ekonomi, demi pembangunan, ekstrim kanan-kiri, gerombolan pengacau keamanan (GPK), atau anti Pancasila.

Namun semenjak reformasi 1998 digulirkan, istilah-istilah Orde Baru seperti menjadi barang usang, dan terkadang menjadi bahan olok-olok, walaupun ada pula kebijakan seperti Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu, yang dianggap berhasil dan kini akan dihidupkan lagi.

Dwi Fungsi ABRI

Setelah reformasi 1998, konsep dan implementasi Dwi Fungsi ABRI dikritik habis-habisan dan akhirnya “dicabut”.

Padahal, di masa Orde Baru, konsep ini sepenuhnya dilaksanakan, walaupun implementasinya dinilai kelewatan ketimbang konsep awalnya.

Sebutlah: hampir semua pejabat daerah dikuasai oleh perwira TNI, adanya kursi TNI di DPR hingga di kursi menteri, serta di perusahaan-perusahaan. 

Padahal, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution, yang juga dikenal sebagai konseptor “Dwi Fungsi ABRI”, konsep “jalan tengah ABRI” itu intinya “peran ABRI... sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan peran yang sifatnya non-militer (sosial dan politik)”.

“Pikiran saya cuma satu, kita perlu mengadakan kerja sama. Kita menganggap kekuatan diri kita juga adalah kekuatan politik,” kata AH Nasution, dalam buku Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai, perjalanan hidup AH Nasution (1998).

Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan.

Karena itulah, dia mengaku kaget dengan penerapan “jalan tengah” ABRI di masa Orde Baru, yang ditandai antara lain “banyaknya orang-orang militer yang ditempatkan di berbagai perusahaan.

Baginya, penempatan itu tidak tercakup dalam pemahaman Dwifungsi.

Lebih lanjut, Nasution mengatakan, konsep Dwifungsi sekarang (saat Orde Baru) telah bergeser.

Menurut mantan Gubernur Lembahanas Letjen (purnawirawan) Hasnan Habib, dalam wawancara dengan harian NUSA (20 September 1999), pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI dalam perjalanannya mengalami “pelencengan”.

“Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan,” kata Hasnan Habib, saat itu.

Dampak positif Dwi Fungsi ABRI:

1. Kesejahteraan prajurit ABRI meningkat

Pada masa Orde Baru, ABRI mngendalikan berbagai yayasan dan perusahaan. Penghasilan dari yayasan dan perusahaan ini disalurkan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan prajurit ABRI. Pada masa Orde Baru, gaji pegawai pemerintah, termasuk gaji anggota ABRI sangat rendah, sehingga mereka harus mencari pendapatan tambahan.

2. Para prajurit ABRI ikut berkontribusi dalam pembangunan

Para prajurit dimobilisasi dalam kegiatan seperti ABRI Masuk Desa, untuk melakukan kegiatan pembangunan seperti perbaikan jalan hingga mendirikan sarana kesehatan.

Dampak negatif Dwi Fungsi ABRI:

1. Terjadi dominasi oleh ABRI terhadap masyarakat sipil

Pada masa Orde Baru, akibat dominasi ABRI, sangat banyak jabatan penting di Indonesia, seperti walikota, bupati dan gubernur iisi oleh para prajurit maupun purnawirawan ABRI. Akibatnya, peluang dan aspirasi politis masyarakat sipil menjadi terhambat.

2. ABRI menjadi alat politik praktis

Dengan Dwi Fungsi ABRI, di MPR dan DPR terdapat anggota dewan dan majlis yang ditunjuk oleh ABRI. Bersama dengan para kepala daerah yang berasal dari ABRI, mereka dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Akibatnya, setelah pemerintahan Soeharto tumbang, keberadaan Fraksi ABRI dan anggota MPR/DPR dari ABRI dihapuskan.

#Soeharto #ABRI #Prajurit #2018 #Sejarah #DwiFungsiABRI

PEREKONOMIAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Kebijakan Sanering Mata Uang

          1. Pengertian sanering

              Pengertian sanering atau merupakan istilah lain dari devaluasi merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai uang dengan tujuan agar daya beli masyarakat menurun. Istilah sanering seringkali disamakan dengan redenominasi, padahal maksud keduanya berbeda. Tujuan dari sanering ini untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

              Sesuai dengan pengertian sanering di atas, maka kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif saja namun juga  memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak terburuk juga dialami oleh para pebisnis yang menggeluti industri produk karena menurunnya minat konsumen. Bahkan pada kasus sanering yang pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya, menyebabkan beberapa industri gulung tikar.

 2. Dampak Sanering Pada Perekonomian

          Tujuan munculnya kebijakan ini adalah untuk menekan laju inflasi yang terus berlangsung hingga tahun 1960-an. Namun, jaman dulu sistem informasi belum semudah saat ini, sehingga pada hari pertama pengumuman kebijakan tersebut tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

          Akibatnya masyarakat yang sudah mengetahui informasi tersebut berlomba-lomba untuk membelanjakan uang macan dan uang gajah secara serentak. Hampir semua toko sembako, pedagang hewan ternak dan lainnya diserbu oleh masyarakat untuk membelanjakan kedua jenis uang tersebut.

     3. Kelemahan Kebijakan Sanering

                Beberapa kelemahan dan dampak sanering yang terjadi pada perekonomian negara antara lain:

• Pembangunan ekonomi nasional menjadi terlantar
• Nilai mata uang Rupiah menurun terhadap mata uang asing
• Terjadipenurunan daya beli masyarakat sehingga kerugian meningkat
• Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, terutama masyarakat kecil

             Sanering di tahun 1959 bertujuannya untuk menekan daya beli masyarakat, namun justru merugikan pelaku bisnis. Dengan begitu maka para pengusaha harus selalu update informasi jika sewaktu-waktu terdapat kebijakan pemerintah terkait mata uang seperti sanering yang merugikan.

 4. Contoh Sanering

            Ada beberapa contoh kebijakan sanering yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah:

     1)      Sanering Tahun 1950

         Pada tanggal 19 Maret 1950, kebijakan sanering pertamakali dilakukan pemerintah Indonesia. Dikenal dengan sebutan “gunting Syarifudin” dimana uang kertas benar-benar digunting menjadi dua, baik secara fisiknya maupun nilainya. Uang kertas yang digunting adalah pecahan Rp5 yang secara fisik digunting dimana hanya bagian kiri nilainya Rp2,5. Sedangkan bagian kanan uang kertas tersebut tidak ada lagi nilainya.
     2)      Sanering Tahun 1959

       Pada tanggal 25 Agustus 1959, kebijakan sanering kedua diberlakukan. Pada saat itu uang pecahan Rp1000 (dijuluki gajah) menjadi Rp100, dan pecahan Rp500 (dijuluki Macam) menjadi Rp50.
     3)      Sanering Tahun 1965

      Pada tanggal 13 Desember 1965 kembali dibuat kebijakan sanering yang ketiga. Saat itu Pecahan Rp1000 berubah nilainya menjadi Rp1 (uang baru).

         Demikianlah ulasan tentang pengertian sanering, kelemahan dan dampak kebijakan sanering,  diatas semoga bisa menjadi salah satu sumber informasi Anda agar lebih mewaspadai tentang gejolak perekonomian di Indonesia.

B. Pola Pembangunan Semesta Berencana

              Terkait pembangunan semesta dan berencana, Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya kepada Dewan Perancang Nasional (Depernas) secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 1959. Sementara pidatonya telah disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959.

         “Tugas Depernas ini adalah tugas-tugas pokok. Hasil baik atau gagalnya pekerjaan Depernas adalah bergantung kepada penilaian tugas-kewajiban pokok itu.” kata Bung Karno.
Salah satu tujuan dari pembangunan Negara ialah memajukan Negara dari yang sebagian kehidupannya masih dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme, ke Negara yang merdeka penuh.

             Dijelaskan Sukarno bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara setapak demi setapak. Cara kerja tersebut sangat penting untuk diperhatikan supaya selalu menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan agar hasil yang dicapai itu sesuai dengan harapan yang telah dapat dibangun di kalangan rakyat, dan tentu agar tidak mengecewakan rakyat.

               Pada era Bung Karno, Negara yang secara politis sudah merdeka menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi rakyat masih tergantung pada suasana penjajahan. Banyak sektor-sektor ekonomi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Negara atau pengusaha-pengusaha nasional.

          Oleh karena itu, di samping angan-angan untuk mendirikan industri berat, industri-industri pokok, saat itu tidak dilupakan adanya keharusan untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang menjamin kelancaran pembangunan selanjutnya.

                Sebagai akibat dari politik penjajahan dalam bidang ekonomi, maka Indonesia menjadi sumber bahan-bahan mentah untuk di ekspor, dan telah membuktikan bahwa kehidupan ekonomi Belanda didasarkan pada bahan-bahan mentah. Oleh karena itu, maka penting sekali untuk memberikan legalisasi dan pelaksanaan kepada pengambil-alihan perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda sebagai salah satu dasar untuk menghimpun modal menuju pembentukan ekonomi nasional.

               “Supaya perusahaan-perusaahan milik kolonialis Belanda yang diambil alih itu dikuasai oleh Negara. Supaya dalam soal ini Negara dan rakyat kita tidak tergantung dari modal asing semata-mata, apalagi yang didapatnya dari berbagai macam syarat yang mengikat, maka adalah penting sekali adanya politik untuk memobilisasi potensi dan modal nasional. Disini juga akan diuji kecintaan rakyat kepada Tanah Air. Dan kalau toh harus mendatangkan modal dari luar, maka yang penting mendapatkan modal itu dengan jalan pinjam dengan syarat-syarat yang mungkin diterima oleh rakyat dan tidak memberatkan beban rakyat.” ujar Bung Karno dalam penjelasannya kepada Depernas.

             Dalam rangka menjamin kelancaran perdagangan yang juga akan mendatangkan modal dan devisen, maka memang penting agar impor dan ekspor dari bahan-bahan yang penting dikuasai oleh pemerintah.

          Berlaku juga dalam hal distribusi di dalam negeri. Dalam hal ini juga penting sekali dikembangkan koperasi uang dikuasai pemerintah. Begitu pula ekspor, impor, dan distribusi perusahaan partikulir.

         Bung Karno juga menjelaskan bahwa dengan adanya modal dan bahan-bahan pembangunan yang telah dapat didagangkan, maka akan timbullah kemungkinan yang besar untuk mengatasi pengangguran yang semakin meningkat dari hari ke hari. Jika dapat mengurangi angka pengangguran, sudah tentu pembangunan di negeri akan disambut baik oleh masyarakat.

         Dan Presiden Sukarno juga menekankan bahwa ketika merencanakan pembangunan harus sekaligus juga memperluas kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia guna meneruskan pelajarannya, mengembangkan bakatnya, dan memperluas kesempatan bekerja. Semua itu harus ditinjau dalam rangka pengerahan rakyat dan potensi nasional.

            “Usaha untuk benar-benar meringankan beban hidup rakyat dari segala golongan termasuk sesuatu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena itu adalah syarat utama untuk membangkitkan semangat kerja rakyat, dan untuk meningkatkan produksi. Pengerahan tenaga rakyat akan besar manfaatnya dan akan berhasil baik apabila pembentukan pola pembangunan memperhitungkan lebih dahulu dengan seksama potensi rakyat.” demikian Bung Karno.

C. Panitia 13

1.      Pengertian Panitia 13

                 Panitia 13 pada demokrasi terpimpin adalah sebuah panitia yang dibentuk presiden irsoekarno untuk mengurus pembentukan kabinet pada masa demokrasi terpimpin di mulai dari bentukan pertamanya yaitu kabinet natsir. dinamakan panitia 13 karena anggotanya berjumlah 13 orang.

                 Anggota panitia 13 merupakan anggota pencetusnya Sumpah Pemuda (Teks Soempah Pemoeda) anggotanya antara lain :

a.    Soenario

b.    J. Leimena

c.     SoegondoDjojopoespito

d.    Djoko Marsaid.

e.     M. Yamin.

f.     Amir Syarifuddin Harahap

g.    W.R Supratman

h.    S. Mangoensarkoro.

i.      Kasman Singodimedjo.

j.      Mohammad Roem

k.    Adnan Kapau Gani

l.      Sie Kong Liong.

m.  Kartosoewirjo

                 Panitia 13 dibentuk oleh Presiden Ir. Soekarno untuk mengurus pembentukan kabinet kabinet pada masa demokrasi terpimpin dimulai dari bentukan pertamanya yaitu kabinet Natsir. Dinamakan Panitia 13 karena anggotanya berjumlah 13 orang.

D. Dekon

1.      Pengertian Deklarasi Ekonomi adalah (Dekon)

                 Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta, untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialism dan system ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) sebagai pelaksanaan Dekon, pada 26 Mei 1963 dikeluarkan serangkaian peraturan di bidang ekspor dan impor, harga, serta

2.      Tujuan utama Deklarasi Ekonomi

                Tujuan utama dari Deklarasi Ekonomi itu adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang sifatnya demokratis dan bebas dari imprealisme demi mencapai kemajuan ekonomi bangsa.

3.      Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi

                Adalah karena Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (exportdrive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE)
Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik.
           Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya. 

      Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.

E. Proyek Mercusuar

1.      Pengertian Mercusuar

                Politik Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New EmergingForces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia. Contoh politik mercusuar: pembangunan monas (monumen nasional), Jembatan Semanggi, dan pembangunan Gedung Canefo (Conferenceofthe New EmergingForce).

2.      Dampak Pelaksanaan Politik Mercusuar

                Dampak pelaksanaan politik mercusuar yaitu adanya kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruhdan petani Indonesia. kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. dampak kedua yaitu pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.

3.      Kelemahan dan Kelebihan

   Kelemahannya adalah :

•   Proyek-proyek yang djalankan membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah.
•  Kondisi Ekonomi negara menjadi lebih buruk
• Indonesia menjadi ancaman bagi Blok barat dan Timur jika Canefo dan Ganefo benar-benar tercapai
•  Kestabilan politik yang rentan menjadi ancaman sendiri bagi bangsa, seperti pemberontkan PKI 65

           Kelebihannya yaitu:

• Membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain
• Indonesia menjadi negara penggagas GanefO 

• Menyejajarkan bangsa kita dan bangsa-bangsa yang baru merdeka, bangsa yang baru berkembang ini dengan bangsa-bangsa yang sudah mapan seperti Amerika, Inggris, Rusia China, untuk sama-sama mengatur ketertiban dunia.

BIOGRAFI DAN BENTUK PERJUANGAN FRANS KAISIEPO

FRANS KAISIEPO

Biografi singkat

Nama : Frans Kaisiepo

Tempat Lahir :  Wardo, Biak, Papua

Tanggal Lahir :  10 Oktober 1921 
Tempat dan tanggal Wafat :  Jayapura, Papua, 10 April 1979
Agama : Kristen Protestan
Keluarga : - Menikah dengan Anthomina Arwam dan dikaruniai 3 orang anak.

           - Setelah istri pertama meninggal dunia, kemudian pada tanggal 12 November 1973 ia menikah dengan Maria Magdalena Moorwahyuni dari Demak Jawa Tengah dan dikaruniai seorang anak.

         Frans Kaisiepo adalah pria kelahiran Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Pahlawan Nasional yang satu ini punya jasa besar khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua sebab ia pernah menyandang status sebagai Gubernur Papua ke-4. Ia jugalah yang berada di belakang asal-usul nama Irian. Jasa lain yang masih diingat publik adalah keikutsertaannya dalam Konferensi Malino di tahun 1946. Ia memang sejak lama ikut serta dalam gerakan Kemerdekaan Republik Indonesia. 

        Ia sudah antusias bahkan saat masih berusia belia. Sempat suatu waktu sang pendiri PKII bernama Silas Papare ditangkap oleh Belanda. Ia kemudian bersama beberapa rekan berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar menjadi bagian dari Indonesia. Ia sangat anti dengan Pemerintahan Belanda saat itu. Bahkan ia sempat meminta sang putra bernama Markus Kaisiepo untuk mengganti nama sekolah dari yang semula disebut Papua Bestuurschool menjadi Irian Bestuurschool. 

        Menurutnya, nama Irian memiliki arti besar terutama kaitannya dengan semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk takluk di tangan Belanda. Ia dan beberapa teman sangat antusias menjelang presiden memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikannya dengan memperdengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Ia juga merupakan salah satu dari pahlawan TRIKORA. Ia berjasa di dalam pembentukan Partai Indonesia merdeka pada 10 Juli 1946.

          Yang menjabat sebagai ketua saat itu adalah Lukas Rumkofen. Ia pun kemudian diutus untuk pergi menghadiri Konferensi Malino 1946. Itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah hidupnya sebab dalam konferensi tersebut, ia merupakan satu-satunya perwakilan dari Irian. Disana ia menyuarakan aspirasinya agar nama Papua diganti menjadi Irian. Hanya berselang 1 tahun, Belanda mencoba melakukan penekanan sehingga perang pun pecah di Biak, Irian. Kaisiepo merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan tersebut. Sikap antinya terhadap Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di Konferensi Meja Bundar. 

           Atas sikap kerasnya itu, ia kemudian ditahan dalam periode yang cukup lama, mulai dari 1954 – 1961. Penahanan tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan ia kembali menemukan jati diri dengan menjadi pendiri Partai Politik Irian pada 1971. Misi utama dari pembentukan partai tersebut adalah agar supaya wilayah nugini bisa bersatu dengan Indonesia. Pada periode ini sempat terjadi peristiwa penting termasuk TRIKORA (Tiga Komando Rakyat). Frans Kaisiepo menghembuskan nafas terakhir pada 10 April 1979, kemudian raganya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak.

          Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak Selain itu namanya juga di abadikan di salah satu KRI yaitu KRI Frans Kaisiepo. Pada tanggal 19 Desember 2016, ia diabadikan dalam uang kertas Rupiah baru pada pecahan Rp. 10.000,00.

SOAL PILIHAN GANDA SEJARAH INDONESIA BESERTA JAWABAN

1.    Pelaksanaan Proklamasi kemerdekaan RI di lakukan di ....
a. Jalan Pegangsaaan Timur No. 56
b. Rengasdengklok
c. Rumah laksamana Maeda

d. Istana merdeka

e. Rumah Ir. Soekarno

     2.    Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke ....
a. Jalan Pegangsaaan Timur No. 56b. Rengasdengklok
c. Rumah laksamana Maeda
d. Istana merdekae. Lapangan Ikada

     3.    Orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI yaitu ....
a. Drs. Moh. Hatta
b. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo
c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hattad. Ir. Soekarno

e. Fatimah

     4.    Bendera merah putih yang pertama berkibar saat proklmasi yaitu bendera ....
a. Bekas bendera jepang
b. Bendera belanda yang disobek
c. Buatan pabrik

d. Jahitan mesin

e. Jahitan tangan

     5.    Naskah Proklamasi otentik atau resmi yaitu naskah yang ....
a. Diketik Ahmad Soebardjo dan ditanda-tangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
b. Ditulis tangan dan ditanda-tangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
c. Ditanda-tangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hattad. Diketik Sayuti Melik dan ditanda-tangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
e. Ditulis tangan oleh Ir. Soekarno

     6.   Salah satu kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu ....
a. Cinta kepada harta benda
b. Semangat mewujudkan harpaan sendiric. Persatuan dan kesatuan para pahlawan
d. Rela berkorban demi jabatane. Cinta kepada orang tua

     7.    Proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut oleh masyarakat dengan ....
a. Sedih
b. Gelisahc. Bahagia
d. Susah

e. Kecewa

     8.    Di bawah ini yang bukan merupakan sikap pahlawan yang harus keteladani yaitu ...
a. Bersatu padu dalam meraih kemerdekaan
b. Rela mengorbankan harta, jiwa dan raga demi bangsa
c. Berjuang tanpa pamrihd. Tidak memandang SARA

e. Berkelahi dengan orang asing

     9.    Bendera yang berkibar ketika proklamasi dinamakan sebagai ....
a. Bendera pusaka
b. Bendera unik
c. Bendera keramat
d. Bendera kunoe. Bendera antik

     10.  Setelah merdeka Indonesia menjadi negara yang ....
a. Membantu penjajahb. Bebas dari jajahan
c. Bebas menjajah
d. Suka menjajahe. Balas dendam

     11.  Barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh .....
a. Soekarnib. S. Suhud
c. Soekarno
d. Arifin Abdurrahmane. Fatimah

     12.  . Negara Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal ....
a. 17 Agustus 1945b. 15 Agustus 1945
c. 4 Agustus 1945
d. 16 Agustus 1945

e. 14 Agustus 1945

     13.  Berita Jepang menyerah kepada sekutu didengar melalui ....
a. Majalah
b. Koran
c. Televisid. Internet

e. Radio

    14.  Orang yang mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu yaitu ....
a. Drs. Moh. Hatta
b. Ahmad Soebardjoc. Sutan Syahrir
d. Ir. Soekarno

e. Arifin Abdurrahman

     15.  Untuk mengkonfirmasi kebenaran berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu maka Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta datang ke rumah ....
a. Sutan Syahrir
b. Marsekal Terauchic. Laksamana Maeda
d. Kaisar Jepang

e. Hiraisima

    16.  Informasi tentang kemerdekaan Indonesia di luar pulau Jawa terlambat diketahui karena ....
a. Sulitnya melawan pemberontakb. Sulitnya jaringan komunikasi pada saat itu
c. Sulitnya menembus hutan
d. Sulitnya mencari tokoh yang menyebarkan

e. Sulitnya menyebrang laut

     17.  Utusan untuk menyebarkan informasi kemerdekaan ke Sulawesi yaitu ....
a. A.A. Hamidanb. Sam Ratulangi
c. Teuku Muhammad Hasan
d. Ketut Pujae. Pattimura

     18.  Pemberian nama pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh ....
a. Drs. Moh. Hattab. Ir. Soekarno
c. Mohammad Yamin
d. Mr. Soepomoe. Sam Ratulangi

1   19.  Tujuan mengubah isi dalam Piagam Jakarta dari kalimat “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” dengan diganti dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah ....
a. Memudahkan pengucapan pembaca
b. Menyingkat kalimat yang terlalu panjang
c. Menghormati pemeluk agama laind. Menghormati negara lain
e. Menghormati suku lain

      20.  Presiden pertama negara Indonesia adalah ....
a. Ki Hajar Dewantoro
b. Drs. Moh. Hattac. Ir. Soekarno
d. Pangeran Diponegoro

e. Jokowi

     21.  Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditandatangani Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama ....
a. Presiden dan Rakyat
b. Bangsa Jepang
c. Presiden dan Wakil Presidend. Bangsa Jepang

e. Bangsa Indonesia

     22.  Piagam Jakarta dibentuk oleh ....
a. Ir. Soekarno
b. MPR
c. DPRd. Panitia Sembilan

e. BPUPKI

     23.  BPUPKI dibubarkan pada tanggal ....
a. 7 Agustus 1945
b. 4 Maret 1945
c. 3 Agustus 1945
d. 5 Juli 1945

e. 6 juni 1945

     24.  Nama lain dari BPUPKI yaitu ....
a. Jawa Hokokaib. Dokuritsu Junbi Cosakai
c. Dokuritsu Junbi Inkai
d. Sinendan

e. Peta

     25.  Sikap pahlawan yang bisa kita teladani yaitu ....
a. Melakukan pemberontokanb. Cinta tanah air
c. Cinta negara lain
d. Mengkhianati bangsa

e. Rasis

     26.  Komando Sekutu Asia Tenggara di Singapura mengutus tujuh perwira lnggris di bawah pimpinan ….a.  C.H.O. Van der Plas
b.  Dr. H.J. Van Mook
c.  W.R. Patterson
d.  Mayor A.G. Greenhalgh

e. Robben Van Persie

     27.  Bukti bahwa NICA berniat menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia adalah ….
a. NICA dan KNIL didukung Inggris
b. NICA dan KNIL melancarkan provokasi dan terorc. NICA dan KNIL mempersenjatai diri
d. NlCA dan KNIL melancarkan provokasi dan mempersenjatai diri

e. NICA dan KNIL didukung Perancis

     28.  Berikut ini tugas AFNEI, kecuali ….
a.  membebaskan tentara Sekutu yang ditawan Jepangb.  melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan
c.  menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang.
d.  menolak penyerahan kekuasaan dari Jepang

e.  memberontak

     29.   Berikut ini anggota Komisi Tiga Negara, kecuali ….
a.  Australia
b.  Belgia dan Australia
c.   Belgia
d.  Amerika Serikat

e.  Jerman dan Inggris

30. Pada Perundingan Linggarjati, pihak Belanda dipimpin oleh ….

a.  Van Clark Kerr

b.  Van Mook

c.   Prof. Van Asbeck

d.  Lord Killearn

e. Van De Sar