KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU DULU DAN SEKARANG

Buah dari Kebijakan Pemerintahan Masa Orde Baru Hingga Saat Ini (2018)

No	Bidang	Kebijakan	Pada Masa Orde Baru	Keadaan Saat Ini
1	Pertanian	KUD	Dibangun oleh pemerintah dalam  rangka melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan menyebarkan sarana produksi pertanian	Dari data yang ada di Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di seluruh negeri, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian. Cerita dibalik gulung tikarnya KUD ini, disebabkan karena para pengurusnya yang kurang kompeten (sesungguhnya mereka kompeten dalam pengurusan, tetapi mereka bagaikan mesin. Jika ada yang datang untuk meminjam uang yang nantinya akan dikembalikan, mereka mengatakan harus ada pelici/fulus agar urusan peminjaman cepat diberikan/dilayani. Sungguh miris sekali). Sumber:"Ke Mana KUD Saat Ini?"
2		BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	Ialah badan yang memberikan ilmu teknologi dalam bidang pertanian kepada para petani di setiap daerah	Dari pandangan saya, kini BPTP masih berjalan di tiap tiap provinsi di Indonesia. Dan nampaknya mereka masih melaksanakan tugas tugasnya untuk memberikan i;mu ke tiap tiap petani.
3		VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)	Seperti yang dikatakan tadi, BPTP berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian. Salah satu produknya adalah VUTW, yakni bibit unggul dan pupuk yang diberikan kepada para petani untuk mengatasi hama wereng yang dapat merusak tanaman.	Pada saat ini pemerintah sudah mengupayakan untuk ketrsediaan benih yang unggul serta bersubsidi yang dikelola dengan baik
4		PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)	Petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kabupaten/kota yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.	Dari pandangan saya sendiri lagi, saya membaca berita yang dikutip oleh Kompas.com yang memberitakan bahwa 6058 Penyuluh Pertanian dikirim ke pelosok Indonesia. Itu berarti, PPL pada masa kini masih berjalan dengan baik di negara Indonesia.
5	Pendidikan	SD Inpres	Kebijakan dari suharto untuk memberantas buta huruf di indonesia dengan mewajibkan belajar kepada rakyat indonesia dengan dibangunya beberapa SD Inpres.	SD ini sendiri masih berjalan, tetapi Mendikbud Indonesia pada januari 2017 mengatakan "Sudah 30 tahun, SD Inpres tidak naik mutunya". Dimana berarti saat ini SD ini dalam kondisi yang memprihatinkan pendidikanya.
6		GN OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)	Ialah gerakan agar mendorong para orang tua untuk memperdulikan masa depan anaknya, sehingga lebih menyadatkan mereka agar anak tidak putus sekolah	GNOTA, kini masih berjalan dengan mulus. Yakni dengan bukti masih ada beasiswa dari GNOTA kepada para pelajar di Indonesia serta penyaluran bantuan buku buku ke sekolah sekolah di Indonesia.
7	Keluarga Berencana	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	Yakni badan yang didirikan oleh pemerintahan untuk mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia.	Hingga sekarang, badan ini masih menjalankan tugasnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi masih ada masyarakat yang bersikap cuek pada program program pemerintah seperti ini.
8		Penyuluh KB	Merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.	Saat ini, program ini masih terus menjalankan tugasnya untuk mengendalikan jumlah penuduk di Indonesia. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat yang bersifat cuek dan yaah.. begitulah.
9	Kesehatan	Puskesmas	Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat	Saya sendiri telah melihat bahwa saat ini Puskesmas telah tersebar ke setiap kecamatan di Indonesia. Yaa, ini cukup lah untuk melayani kesehatan masyarakat desa. Tetapi saya melihat bahwa Puskesmas yang seringkali tutup, karena memang keadaan masih sepi. Tetapi pelayananya saya kira sudah mumpuni untuk mengupayakan kesehatan masyarakat sekitar.
10		Posyandu	Posyandu ini hadir untuk melayani ibu dan anak serta menyejahterakan masyarakat dengan program pelayanan terpadu unutk menurunkan angka kematian ibu anak serta menngatkan rasa peduli masyarakat rasa peduli akan pentingnya kesehatan	Dalam pelaksanaanya, di desa saya, rata rata posyandu ini dilaksanakan di puskesmas. Sehingga nasibnya sama dengan puskesmas, yakni menyebar luas di setiap kecamatan di indonesia.

#kebijakan #ordebaru #pertanian #KUD #BPTP #VUTW #PPL #pendidikan #SDInpres #GNOTA #KB #BKKBN #kesehatan #puskesmas #posyandu #Soeharto #2018 #sejarahindonesia #pembangunan

Program Kepemerintahan pada Masa Orde Baru (P4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Di masa Orde Baru, anda tentu masih ingat, setiap siswa sekolah atau mahasiswa baru wajib mengikuti “indoktrinasi” penanaman nilai-nilai Pancasila, sebagai syarat penting yang harus diikuti.

Indoktrinasi ideologi resmi Pancasila ini digelar secara sistematis oleh rezim Orde Baru, karena didasarkan asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama.

Nazaruddin Sjamsuddin (1989) mengatakan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, seperti melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), merupakan "salah-satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui dan menghayati ideologi negara."

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol.

Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten Komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan azas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol

Klaim seperti ini terus dihidupkan, sehingga orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti atau “merongrong” Pancasila. .

Di luar kebijakan dan konsep massa mengambang, penerapan azas tunggal, Dwi Fungsi ABRI, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang diidentikan dengan Orde Baru.

Apa itu? Sebutlah istilah: modernisasi, pertumbuhan ekonomi, demi pembangunan, ekstrim kanan-kiri, gerombolan pengacau keamanan (GPK), atau anti Pancasila.

Namun semenjak reformasi 1998 digulirkan, istilah-istilah Orde Baru seperti menjadi barang usang, dan terkadang menjadi bahan olok-olok, walaupun ada pula kebijakan seperti Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu, yang dianggap berhasil dan kini akan dihidupkan lagi.

Dwi Fungsi ABRI

Setelah reformasi 1998, konsep dan implementasi Dwi Fungsi ABRI dikritik habis-habisan dan akhirnya “dicabut”.

Padahal, di masa Orde Baru, konsep ini sepenuhnya dilaksanakan, walaupun implementasinya dinilai kelewatan ketimbang konsep awalnya.

Sebutlah: hampir semua pejabat daerah dikuasai oleh perwira TNI, adanya kursi TNI di DPR hingga di kursi menteri, serta di perusahaan-perusahaan. 

Padahal, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution, yang juga dikenal sebagai konseptor “Dwi Fungsi ABRI”, konsep “jalan tengah ABRI” itu intinya “peran ABRI... sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan peran yang sifatnya non-militer (sosial dan politik)”.

“Pikiran saya cuma satu, kita perlu mengadakan kerja sama. Kita menganggap kekuatan diri kita juga adalah kekuatan politik,” kata AH Nasution, dalam buku Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai, perjalanan hidup AH Nasution (1998).

Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan.

Karena itulah, dia mengaku kaget dengan penerapan “jalan tengah” ABRI di masa Orde Baru, yang ditandai antara lain “banyaknya orang-orang militer yang ditempatkan di berbagai perusahaan.

Baginya, penempatan itu tidak tercakup dalam pemahaman Dwifungsi.

Lebih lanjut, Nasution mengatakan, konsep Dwifungsi sekarang (saat Orde Baru) telah bergeser.

Menurut mantan Gubernur Lembahanas Letjen (purnawirawan) Hasnan Habib, dalam wawancara dengan harian NUSA (20 September 1999), pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI dalam perjalanannya mengalami “pelencengan”.

“Karena ada rekayasa politik, partai-partai tidak punya pembina di tingkat bawah. Tapi Golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa. ABRI sampai ke Babinsa... Ini namanya permainan,” kata Hasnan Habib, saat itu.

Dampak positif Dwi Fungsi ABRI:

1. Kesejahteraan prajurit ABRI meningkat

Pada masa Orde Baru, ABRI mngendalikan berbagai yayasan dan perusahaan. Penghasilan dari yayasan dan perusahaan ini disalurkan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan prajurit ABRI. Pada masa Orde Baru, gaji pegawai pemerintah, termasuk gaji anggota ABRI sangat rendah, sehingga mereka harus mencari pendapatan tambahan.

2. Para prajurit ABRI ikut berkontribusi dalam pembangunan

Para prajurit dimobilisasi dalam kegiatan seperti ABRI Masuk Desa, untuk melakukan kegiatan pembangunan seperti perbaikan jalan hingga mendirikan sarana kesehatan.

Dampak negatif Dwi Fungsi ABRI:

1. Terjadi dominasi oleh ABRI terhadap masyarakat sipil

Pada masa Orde Baru, akibat dominasi ABRI, sangat banyak jabatan penting di Indonesia, seperti walikota, bupati dan gubernur iisi oleh para prajurit maupun purnawirawan ABRI. Akibatnya, peluang dan aspirasi politis masyarakat sipil menjadi terhambat.

2. ABRI menjadi alat politik praktis

Dengan Dwi Fungsi ABRI, di MPR dan DPR terdapat anggota dewan dan majlis yang ditunjuk oleh ABRI. Bersama dengan para kepala daerah yang berasal dari ABRI, mereka dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Akibatnya, setelah pemerintahan Soeharto tumbang, keberadaan Fraksi ABRI dan anggota MPR/DPR dari ABRI dihapuskan.

#Soeharto #ABRI #Prajurit #2018 #Sejarah #DwiFungsiABRI