SEJARAH INDONESIA PERJALANAN INDONESIA DARI PROSES LINGGARJATI SAMPAI RIS KEMBALI KE KESATUAN

PERJALANAN INDONESIA DARI PROSES LINGGARJATI SAMPAI RIS KEMBALI KE KESATUAN

1)      Peristiwa Perjalanan Bangsa Indonesia Setelah Perjanjian Linggarjati Hingga Kembalinya NKRI dari RIS. 

1.      Perjanjian Linggarjati

        Perjanjian linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah republik indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak indonesia dan belanda, serta inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah letnan jenderal sir philip christison dari inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar inggris di uni soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa inggris untuk indonesia. Wakil dari belanda adalah dr. H.j. van mook. Indonesia diwakili perdana menteri republik indonesia sutan sjahrir.

Sebelumnya perundingan linggarjati sudah dilakukan beberapa kali  perundingan baik di jakarta maupun di belanda. Namun usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak indonesia maupun bagi pihak belanda. Usaha itu mengalami kegagalan karena masingmasing pihak mempunyai pendapat yang berbeda.

·         Perundingan Awal di Jakarta

Pada tanggal i oktober 1945, telah diadakan perundingan antara christison (inggris) dengan pihak republik indonesia dalam perundingan ini christison mengakui secara de facto terhadap republik indonesia hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke wilayah indonesia. Dalarn perundingan ini van mook selaku wakil dari belanda mengajukan usul-usul antara lain sebagai berikut.

1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki  pemerintahan sendiri tetapi di dalarn lingkungan kerajaan nederland (belanda).

2. Masalah dalam negeri di urus oleh indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pernerintah belanda.

3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun.

4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

·         Perundingan Hooge Valuwe

Perundingan dilanjutkan di negeri belanda, di kota hooge veluwe bulan april 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di jakarta oleh van mook dan syahrir. Sebagai penengah dalam perundingan, inggris mengirim sir archibald clark kerr. Pada kesempatan itu syahrir mengirim tiga orang delegasi dari jakarta, yaitu mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, dan a.k. pringgodigdo. Mereka berangkat mook, j.h. van royen. J.h.logeman, willem drees, dan dr. Schermerhorn. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di jakarta. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan indonesia. Sementara pihak belanda menganggap pertemuan di hooge valuwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja.

·         Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dalam perundingan hoge, pada april 1946, menjadikan pemerintah indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan inggris dan belanda yang berada di jawa dan sumatera. Namun genjatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencagah bertambahnya korban pada bulan agustus hingga september 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, dan Syahrir perlawan dengan strategi perang defentif itu lebih beresiko dibandingkan dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI  atas wilayah jawa, madura, dan sumatera. Daerahdaerah yang diduduki sekutu atau belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI.

2. Akan dibentuk negara indonesia serikat (nis) yang meliputi seluruh wilayah hindia belanda (indonesia) sebagai negara berdaulat.

3. Pemerintah belanda dan ri akan membentuk uni indonesia-belanda yang dipimpin oleh raja belanda.

4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia-Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949.

5. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing.

6. Pemerintah RI dan belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara.

7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

·         Konferensi Malino

Dalam situasi politik yang tidak menentu di indonesia, belanda melakukan tekan politik dan militer di indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan
menyelenggarakan konferensi malino, yang bertujuan untuk membentuk
negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh inggris
dan australia kepada belanda. Disamping itu, di pangkal pinang, bangka
diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi malino
diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan konferensi pangkal pinang
pada 1 oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung
belanda dalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, belanda juga
terus mengirim pasukannya memasuki indonesia. Dengan demikian kadar
permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usahausaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 oktober 1946
tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus
diupayakan.

2.     Agresi Militer Belanda I

Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi
persetujuan linggarjati, ternyata belanda terus melakukan tindakan
yang justru bertentangan dengan isi persetujuan linggarjati. Di samping
mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, belanda juga terus
memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 mei 1947
mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut.

A. Pembentukan pemerintahan federal sementara (pemerintahan darurat)
secara bersama.

B. Pembentukan dewan urusan luar negeri.

C. Dewan urusan luar negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor,  impor, dan devisa.

D. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama
(gendarmerie), pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di
wilayah ri.

3.     Komisi Tiga Negara

Sebagai mediator yang berharga masalah indonesia-belanda telah dibawa dalam sidang-sidang pbb. Hal ini menunjukkan bahwa masalah indonesia telah menjadi perhatian bangsabangsa dunia. Kekuatan indonesia di forum internasionalpun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat indonesia. Pbb sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara ri dengan belanda. Berikut ini beberapa peran pbb dalam penyelesaian konflik  indonesia belanda.

4.     Perjanjian Renville

Komisi tiga negara tiba di indonesia pada tanggal 27 oktober 1947 dan
segera melakukan kontak dengan indonesia maupun belanda. Indonesia
dan belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai
oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, amerika serikat menawarkan untuk
mengadakan pertemuan di geladak kapal renville milik amerika serikat.
Indonesia dan belanda kemudian menerima tawaran amerika serikat.
Perundingan renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 desember 1947
di kapal renville yang sudah berlabuh di pelabuhan tanjung priok. Delegasi
indonesia dipimpin oleh amir syarifuddin, sedangkan delegasi belanda
dipimpin oleh r. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang indonesia yang memihak
belanda.

Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya indonesia menyetujui isi
perundingan renville yang terdiri dari tiga hal sebagai berikut.

A. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya
garis demarkasi van mook (10 pasal).

B. Dasar-dasar politik renville, yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai (12 pasal)

C. Enam pasal tambahan dari ktn yang berisi, antara lain tentang
kedaulatan indonesia yang berada di tangan belanda selama masa
peralihan sampai penyerahan kedaulatan (6 pasal)

5.       AGRESI MILITER II :

Tekad belanda melenyapkan RI sebelum macetnya perundingan renville sudah ada tanda-tanda bahwa belanda akan melanggar persetujuan renville. Oleh karena itu pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan ri dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan belanda, maka dibentuk markas besar komando djawa (mbkd) yang dipimpin oleh a.h. nasution dan hidayat.

6.     Peranan Pdri Sebagai Penjaga Eksistensi RI

Pada saat terjadi agresi militer belanda ii, presiden sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada mr. Maramis dan dr. Sudarsono yang sedang berada di new delhi, india apabila pembentukan pdri di sumatra mengalami kegagalan. Namun, syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia ini dilakukan di kabupaten lima puluh kota pada tanggal 19 Desember 1948.

7.     Terus Memimpin Gerilya

Kalau para pemimpin pemerintahan seperti presiden sukarno, wakil presiden Moh. Hatta dan beberapa menteri ditangkap belanda, panglima besar Sudirman yang dalam kondisi sakit paru-paru justru memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari yogyakarta menuju gunungkidul dengan melewati beberapa kecamatan, menuju pracimantoro, wonogiri, ponorogo, trenggalek dan kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru sudirman kadang harus ditanduatau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada tni dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari kediri lalu memutar kembali melewati trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat presiden dan wakil presiden dengan beberapa menteri kembali ke yogyakarta.

8.     Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 Untuk Menunjukkan Eksistensi TNI

Pada saat para pemimpin ditangkap, panglima tni jenderal sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya segera meninggalkan kota dan mengatur siasat. Bagaimana peranan tni setelah Agresi Militer Belanda II? Apakah mereka masih melakukan perlawanan terhadap belanda? Pihak belanda ternyata tidak mau segera menerima resolusi dk pbb, tanggal 28 januari 1949. Belanda masih mengakui bahwa ri sebenarnya tinggal nama RI sudah tidak ada, yang ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwana ix lewat radio menangkap berita luar negeri tentang rencana dk pbb yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan maret 1949, untuk membahas perkembangan di indonesia.

9.      Belanda Semakin Terjepit Dalam Persetujuan Roemroyen

Serangan umum 1maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang indonesia,
telah membuka mata dunia bahwa propaganda belanda itu tidak benar. Ri
dan tni masih tetap ada. Namun belanda tetap membandel dan tidak mau
melaksanakan resolusi dk pbb 28 januari. Perundingan pun menjadi macet.
Melihat kenyataan itu, amerika serikat bersikap tegas dan terus mendesak
agar belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 januari. Amerika
serikat berhasil mendesak belanda, untuk mengadakan perundingan dengan
indonesia. 

Isi persetujuan roem-royen antara lain sebagai berikut.

a.       Pihak indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut
RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Ri juga akan
ikut serta dalam konferensi meja bundar (kmb) di den haag, guna
mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara indonesia serikat
(nis), tanpa syarat.

b.      Pihak belanda menyetujui kembalinya ri ke yogyakarta dan menjamin
penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua
tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan
mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan ri sebelum
desember 1948, serta menyetujui ri sebagai bagian dari nis.

10.                        Peristiwa Yogya Kembali Bagaimana Setelah Disetujuinya Perjanjian Roem Royen?

Bagaimana proses kembalinya ri dan nasib pasukan gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman? Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan itu, maka pada tanggal 29 juni 1949, pasukan belanda ditarik mundur ke luar yogyakarta. Setelah itu tni masuk
ke yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara belanda dan masuknya tni ke
yogyakarta dikenal dengan peristiwa yogya kembali. Presiden sukarno dan
wakil presiden moh. Hatta ke yogyakarta pada tanggal 6 juli 1949.

11.  Konferensi Inter Indonesia untuk Kebersamaan Bangsa Belanda Tidak Berhasil Membentuk Negara-Negara Bagian dari Suatu Negara
Federal. Bfo. Namun di antara para pemimpin bfo banyak yang sadar dan
melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini terutama didorong oleh sukses yang diperoleh para pejuang dan tni kita dalam perang gerilya. Mereka sadar hanya akan dijadikan alat dan boneka bagi kekuasaan belanda. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi belanda hasil konferensi inter-indonesia yang diselenggarakan di yogyakarta antara lain:

1. Negara indonesia serikat disetujui dengan nama republik indonesia serikat (ris) berdasarkan demokrasi dan federalisme.

2. Ris akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri
yang bertanggung jawab kepada presiden.

3. Ris akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari ri maupun
belanda.

4. Angkatan perang ris adalah angkatan perang nasional, dan presiden
ris adalah panglima tertinggi angkatan perang.

5. Pembentukan angkatan perang ris adalah semata-mata soal bangsa
indonesia sendiri

12.  KMB Dan Pengakuan Kedaulatan

KMB dibuka pada tanggal 23 agustus 1949 di den haag. Delegasi belanda
dipimpin oleh mr. Van maarseveen dan dari unci sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan kmb adalah untuk :

1. Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda

2. Untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara
penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara indonesia
serikat, sesuai dengan ketentuan persetuiuan renville.

Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam kmb terutama sebagai
berikut.

a.       Soal uni indonesia-belanda. Pihak indonesia menghendaki agar sifatnya
hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen.
Sedangkan belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan
organisasi permanen (mengikat).

b.      Soal utang. Pihak indonesia hanya mengakui utang-utang hindia
belanda sampai menyerahnya belanda kepada jepang. Sementara
belanda menghendaki agar indonesia mengambil alih semua utang
hindia belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang
kolonial melawan TNI. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 november 1949 KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam knib antara lain sebagal berikut.
1. Belanda mengakui keberadaan negara ris (republik indonesia serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari ri dan 15 negara bagian/daerah yang pernah dibentuk belanda.
2. Masalah irian barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah
pengakuan kedaulatan.

3.      Corak pemerintahan ris akan diatur dengan konstitusi yang dibuat

oleh para delegasi ri dan bfo selama kmb berlangsung

4.      Akan dibentuk uni indonesia belanda yang bersifat lebih longgar

berdasarkan kerja sama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda.

5.       Ris harus membayar utang-utang hindia belanda sampai waktu

pengakuan kedaulatan.

6.      F. Ris akan mengembalikan hak milik belanda dan memberikan

izin baru untuk perusahaan-perusahaan belanda.

13.                         Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Isi kmb diterima oleh knip melalui sidangnya pada tanggal 6 desember
1949. Tanggal 14 desember 1949 diadakan pertemuan di jalan pegangsaan
timur no. 56 jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas konstitusi
ris. Pertemuan ini menyetujui naskah undang-undang dasar yang akan
menjadi konstitusi RIS.

14.  Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan

Pada tanggal 27 desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan belanda kepada indonesia yang dilakukan di belanda dan di indonesia. Di negeri belanda, delegasi indonesia dipimpin oleh moh. Hatta sedangkan pihak belanda hadir Ratu Juliana, perdana menteri Willem Drees, dan menteri seberang lautan sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di ruang tahta amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink

15.  Kembali Ke Negara Kesatuan

Setelah ris menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak
puas di kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar ri. Sejumlah 15 negara bagian/daerah yang merupakan ciptaan belanda, terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan belanda adalah sebagai berikut.

A.    Negara indonesia timur (nit) merupakan negara bagian pertama ciptaan belanda yang terbentuk pada tahun 1946.

B.     Negara sumatra timur, terbentuk pada 25 desember 1947 dan
diresmikan pada tanggal 16 februari 1948. Negara sumatra selatan,
terbentuk atas persetujuan van mook pada tanggal 30 agustus 1948.
Daerahnya meliputi palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah
abdul malik.

C.     Negara pasundan (jawa barat),.

D.    Negara jawa timur, terbentuk pada tanggal 26 november 1948 melalui
surat keputusan gubernur jenderal belanda.

E.     Negara madura, terbentuk melalui suatu plebesit dan disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 januari 1948. Di samping enam negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang dimaksud adalah kalimantan barat, kalimantan timur, dayak besar (daerah Kalimantan Tengah), daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Kalimantan
Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan.